WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Khofifah Indar Parawansa dan Irjen Pol (Pur) Herman S Sumawireja.
Khofifah Indar Parawansa dan Irjen Pol (Pur) Herman S Sumawireja.
Medan - Boni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan, politik kartel jadi ancaman serius dan nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Kartel
politik tersebut bahkan sudah terjadi di daerah. Itu bisa dilihat dari
tahapan Pemilukada Jawa Timur, yang sempat menggugurkan pasangan
Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.
"Khofifah dizalimi dengan tidak diloloskan. Proses Pemilukada di Jawa Timur dikuasai kartel yang membatasi monopoli pasar," kata Boni di Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Boni menilai, apa yang terjadi di Jawa Timur merupakan perpanjangan kepentingan politik nasional. Sehingga, jika dibiarkan akan merusak dan meluas ke seluruh Indonesia.
"Kalau dibiarkan dapat merusak politik di Indonesia. Jawa Timur wilayah terbesar dalam pemilihan politik di Indonesia. Rebutan Jawa Timur adalah rebutan nasional sebenarnya. Khofifah dan Karwo sebenarnya hanya pion dari tokoh-tokoh politik nasional," tutur Boni.
Sementara,
La Ode Ahmadi, Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute
menuturkan, ada beberapa poin yang menjadi poin penting tahapan
Pemilukada di Jawa Timur.
Pertama, terjadi keberpihakan KPU Jawa Timur
dalam penyelenggaraan Pilgub 2013. Padahal, netralitas penyelenggara
pemilukada (KPUD) menjadi syarat mutlak dalam menjaga kualitas
pemilukada.
Kedua, adanya dugaan kebohongan menyebabkan persepsi
publik akan bias, atau dugaan adanya intervensi akan berdampak langsung,
tak hanya pada kredibilitas lembaga yang berwenang, tapi juga pada
keseluruhan proses pemilukada.
"KPU daerah tidak boleh menjadi alat yang dikendalikan seseorang, penguasa, atau partai politik tertentu," ucapnya. (*)
sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/16/pilgub-jatim-perpanjangan-kepentingan-politik-nasional
0 komentar:
Posting Komentar