Medan-"Diharapkan melalui forum ini kita bisa membuka pasar global, 2015 akan menuju era globalisasi maka kita harus siap," kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan dalam jumpa persnya di kantornya, Senin (26/8/2013).
Sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi utama di kawasan, APEC bertujuan untuk terciptanya liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pacific.
Indonesia, kata Menkop, akan mendorong peningkatan daya saing khususnya produk-produk kreatif, dan furniture.
"Produk kreatif memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama kontribusinya dalam penciptaan PDB non migas," katanya.
Di sela-sela penyelenggaran APEC, Kemenkop akan mengundang 21 negara peserta untuk terlibat dalam pameran Indonesia International SME Exhibition 2013. Tujuan diselenggarakan pameran itu adalah terjalinya kemitraan antar KUKM Indonesia dengan pelaku usaha negara lain.
Selain itu ada APEC SME Ministerial Meeting yang akan dihadiri oleh 12 Menteri UKM. Ada juga Joint Meeting antara Menkop Syarifuddin Hasan dengan Women Leaders serta APEC SME Working Group yang dihadiri kurang lebih 150 peserta.

Sumber  : http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/27/indonesia-siap-jadi-tuan-rumah-pertemuan-apec-di-bali

Dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna dengan agenda kemajuan pencapain reformasi birokrasi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/8), Presiden SBY mengatakan, bahwa dia telah memutuskan paket kebijakan dan langkah tindakan untuk mengatasi gejolak perekonomian.
"Saya tetap optimistis meskipun  goncangan ini terasa benar. Tapi kalau paket kebijakan dan solusi yang telah kita tetapkan dijalankan, saya sekali lagi optimistis akan ada perbaikan terhadap perekonomian kita," kata Presiden.
Menurut Presiden, keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan kalangan dunia usaha serta pihak-pihak terkait, dan setelah tim ekonomi melakukan persiapan selama enam hari.
"Saya berharap seluruh jajaran kabinet ikut aktif untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah saya putuskan dan tetapkan," kata Presiden SBY.
Selanjutnya Presiden menyebutkan inti langkah dan tindakan pemerintah terdiri atas sejumlah paket kebijakan dan langkah tindakan yang mulai dilakukan sejak hari ini sebetulnya. Sasaran dan tujuan paket kebijakan tersebut, kata Presiden, untuk memperbaiki current account dalam upaya mengurangi  defsit.
Langkah kebijakan itu, tambah Presiden, juga bertujuan untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan.
Paket lainnya, kata Presiden, untuk melancarkan, menggerakkan dan mempercepat  berbagai proyek investasi, seraya menjaga daya beli masyarakat.
Sasaran dan tujuan ketiga, kata Presiden, untuk memastikan stabilitas harga terutama bahan pokok bisa dikelola dengan baik, yaitu untuk memastikan adanya stabilitas harga pada tingkat barang dan jasa terutama bahan-bahan pokok pemerintah mengeluarkan aturan dan kebijakan.
Sedang yang keempat, kata Presiden, melakukan sinergi dan kolaborasi dengan dunia dalam upaya mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, guna mencegah terjadinya krisis ekonomi, menyusul merosotnya nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah meluncurkan 4 (empat) kebijakan perekonomian.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan keempat paket tersebut:
Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringan pajak kepada industri yang berorientasi ekspor. “Pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Kemudian, pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Lalu, pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral.

Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. “Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak,” ungkap Menko Perekonomian.

Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. “Pemerintah berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga,” papar Hatta Rajasa.
Paket keempat untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.
"Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan," kata Hatta.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/26/sudah-keluarkan-paket-kebijakan-presiden-optimistis-ekonomi-indonesia-akan-membaik

Medan-Selain dihadiri oleh keluarga besar Partai Golkar, termasuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, silaturahmi kebangsaan ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtara (PKS) Anis Matta, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS. Kaban.
Selain itu, juga tampak hadir antara lain Ketua MPR Sidharto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menteri Pertanian Suswono.
Silaturahmi Kebangsaan ini diawali dengan sambutan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemudian secara berturut masing-masing ketua umum partai politik yang hadir memberikan sambutan singkat, sebelum diakhiri dengan sambutan Presiden SBY.
Dukung Siapapun Pemimpin Negeri Ini
Mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Golkar yang memiliki inisiatif menyelenggarakan silaturahmi kebangsaan, dan berharap tradisi politik itu terus dikembangkan, Presiden SBY mengatakan, bahwa tahun depan kita akan punya Presiden baru, pemimpin baru, pemimpin kita.
“Saya mengajak saudara semua, dan seluruh rakyat Indonesia, marilah nanti kita dukung siapapun yang memimpin negeri ini, serta pemerintahan yang dibentuknya. Akan indah negeri kita manakala siapapun yang memimpin mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden SBY.
Kalau Pemilihan Presiden (Pilpres) dapat dilaksanakan satu putaran, kata Presiden, berarti bulan Juli, insya Allah kita akan memiliki presiden baru. Tetapi kalau dua putaran, maka bulan Oktober awal kita akan memiliki pemimpin baru.  “Apakah satu putaran atau dua putaran, hanya Allah SWT yang tahu. Kita harus mempersiapkan dua-duanya,” ujar SBY.
Menurut SBY, tugasnya sebagai pemimpin yang insya Allah akan mengakhiri tugas sebagai Presiden hanya 3 (tiga), yaitu: Pertama, ia akan menyambut kehadiran pemimpin kita yang baru, welcome.
Kedua, ia akan serah terimakan urusan pemerintahan dan negara ini kepada pemimpin baru. “Tentu saya sampaikan agenda prioritas kebijakan-kebijakan dasar yang dilaksanakan oleh kita semua hingga hari ini. Barangkali ada gunanya, paling tidak untuk perbandingan,” papar SBY.
Sedangkan yang ketiga, menurut Presiden SBY, ia akan berdoa semoga beliau (pemimpin baru) sukses memimpin kita semua nanti, lebih sukses dibanding sekarang ini. “Dan tentunya, disamping saya berdoa untuk beliau, saya juga ingin memberikan bantuan kalau bantuan itu diminta. Bantuan dalam arti semoga sukses di dalam memajukan bangsa kita, dan kemudian juga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” terang Presiden SBY.
Sebelumnya, Presiden SBY juga mengatakan, bahwa sepuluh hari lagi ia akan mewakili rakyat Indonesia menghadiri pertemuan G-20 di St. Petersburg, Rusia. Saat itu, kata Presiden, ketika bertemu dengan para pemimpin dunia, hampir pasti mereka akan menanyakan bagaimana Indonesia.

"Kalau kita sudah berada di forum dunia itu, yang ada adalah Merah Putih. Oleh karena itu, mari kita satukan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, untuk ke dalam kita berkompetisi demi kebaikan, tetapi  keluar kita satu, untuk memajukan negeri ini, dan tampil terhormat di pentas dunia,” pesan Presiden SBY.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/27/sby-mari-kita-dukung-siapapun-yang-memimpin-negara-ini

Gerakan buruh telah lama diusung sebagai media untuk mengantarkan buruh ke pintu gerbang kesejahteraan. Gerakan buruh pada awalnya sebagai reaksi atas penindasan kaum pengusaha. Penindasan tersebut berupa upah rendah, jam kerja panjang, tidak adanya jaminan kerja serta jaminan hari tua.  Sesuai dengan namanya “gerakan”, sejak awal GB merupakan gerakan politik. Kelahirannya sangat ditentukan oleh perkembangan ideologi buruh yang pada masa itu sudah sangat kosmopolitan. Dalam konteks nasional sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1905 berdiri serikat buruh kereta api (Staats Spor Bond-SS-Bond). Namun gerakan buruh di Indonesia yang telah berusia lebih dari satu abad tersebut mengalami pasang surut. Puncaknya pada masa Orde Baru dimana pada saat itu pemerintah menerapkan sistem Single Union. Reformasi pergerakan buruh kembali semarak setelah pemerintah ratifikasi konvensi ILO No. 101 kebebasan buruh untuk berserikat. Adanya ratifikasi tersebut memberikan angin segar bagi kaum buruh karena setiap buruh memiliki  hak yang sama dan kebebasan untuk membentuk konfederasi ataupun serikat pekerja.

Namun demikian euforia yang melanda kaum buruh di Indonesia ini justru menurut penulis menjadi jebakan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?  Pertama dengan banyaknya konfederasi maupun serikat maka akan banyak fragmentasi, pemikiran dan perjuangan yang akan diusung. Akibatnya antar konfederasi/serikat pekerja menjadi bias suara ketika menghadapi keputusan pengusaha maupun pemerintah. Dalam konteks lain baik pengusaha maupun pemerintah juga bingung dalam menentukan konfederasi yang benar-benar merepresentasikan suara buruh.

Akibatnya saat ini gerakan buruh dapat berakibat kepada menurunkan kesejahteraan. Karena buruh tidak memiliki lagi daya tawar yang tinggi terhadap pengusaha maupun pemerintah. Berdasar data ILO sejak tahun 2011  jumlah buruh di Indonesia ada 90 federasi, 5 konfederasi besar dan 11.0000 SP/SB di tingkat PUK dengan total jumlah keanggotaan 3 juta. Melihat fenomena  banyaknya serikat buruh berarti akan memperbanyak elite buruh dan kepentingan. Oleh karena itu timbul pertanyaan dengan adanya kebebasan berserikat apakah justru akan menjebak gerakan buruh? Memperlemah gerakan buruh? Pertanyaan tersebut sangat relevan karena sejak kran reformasi dibuka kondisi buruh tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal tersebut bertolak belakang dengan semangat kebebasan berserikat bagi kaum buruh. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 17 bahwa pembentukan serikat pekerja/buruh bertujuan membela melindungi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kemudian hingga saat ini, 14 tahun pasca reformasi kondisi buruh masih jauh dari harapan. Hal tersebut dapat diamati ketika penentuan upah minimum selalu diwarnai aksi demo oleh buruh. Sehingga bisa dikatakan bahwa demo buruh tersebut seperti rutinitas tahunan dan tidak ada solusinya. Karena upah yang diterima buruh belum sesuai standar kehidupan layak (KHL). Meskipun upah buruh naik namun dalam kenyataannya tidak mampu mengimbangi naiknya inflasi. Maraknya demo tersebut karena longgarnya undang-undang tentang kebebasan berserikat bagi kaum buruh. Oleh karena itu menurut hemat penulis perlu adanya revisi terhadap UU No. 21 Tahun 2000  Pasal 5 Ayat 2 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana menyebutkan pembentukan serikat pekerja sekurang-kuranya 10 orang.  Syarat tersebut perlu direvisi dan diperketat misalnya syarat jumlah anggota jika ingin mendirikan serikat, berlaku secara nasional ada perwakilannya di setiap propinsi di Indonesia. Tujuan memperketat adalah agar memperkecil jumlah serikat buruh sehingga buruh dapat bersatu bahkan bisa fusi dari berbagai serikat buruh menjadi satu. Sehingga gerakan buruh menjadi kuat.  Meskipun saat ini beberapa konfederasi telah bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia namun perjuangannya belum seluruhnya mampu mengangkat buruh ke depan pintu kesejahteraan. Meskipun beberapa masalah telah mampu disuarakan dan di setujui oleh pemerintah.

Selama ini gerakan buruh cenderung reaktif sehingga menuai kecaman  dari masyarakat. Seperti menutup tol sebagai salah satu solusi menyelesaikan kasus buruh. Dan ini berdampak sangat luar biasa. Sebenarnya ada cara yang lebih elegan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan perundingan. Namun kadang perundingan jalan di tempat, karena posisi buruh selalu lemah dihadapan pengusaha. Dalam hal ini, posisi pemerintah sangat diperlukan sebagai penengah dan pengawas pelaksanaan kesepakatan tersebut. Sehingga gesekan-gesekan buruh dan pengusaha dapat ditekan jumlahnya.

Melihat permasalahan diatas kiranya diperlukan strategi-strategi baru dalam gerakan buruh di Indonesia. Sehingga gerakan buruh yang bertujuan mencapai gerbang kesejahteraan dapat tercapai. Strategi pertama adalah pembentukan partai buruh. Meskipun bertentangan dengan standar baku wadah serikat buruh dunia (ITUC) yang menyatakan serikat buruh harus independen. Namun menurut penulis pembentukan partai buruh merupakan hal sangat mendesak. Selain itu pembentukan partai buruh merupakan representasi bagi perjuangan kaum buruh. Hal tersebut memungkinkan karena pertama jumlah  buruh sangat besar mencapai 30,72 juta (BPS, Februari 2010). Jika mampu memanfaatkan suara buruh ini baik dari buruh sendiri dan keluarganya maka wakil buruh dapat duduk di parlemen. Dengan demikian suara buruh mampu mempengaruhi konstalasi politik tanah air. Karena dengan dapat duduk diparlemen maka suara buruh mampu mempengaruhi kebijakan, bukan hanya berkaitan dengan kepentingan buruh semata namun kepentingan masyarakat secara luas.

Kedua, buruh akan memiliki posisi tawar yang tinggi jika mampu membentuk partai sendiri. Karena dengan adanya partai buruh maka suara buruh tidak akan terpecah-pecah dan tidak menjadi lumbung suara partai-partai lainnya. Belajar dari sejarah, pasca reformasi dimana pada saat itu ada partai yang menggunakan platform buruh namun hanya memperoleh suara tidak lebih dari 3 persen. Dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya serikat buruh mengakibatkan  suara buruh belum bersatu. Buruh terkotak-kotak ke dalam berbagai ideologi dan kepentingan. Selain itu rendahnya partai-partai yang memiliki platform buruh mendapatkan suara yang rendah didapatkan bisa diasumsikan  apakah tokoh tersebut benar-benar mewakili kaum buruh. Seharusnya model partai buruh di negara maju dapat diadopsi meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kondisi buruh di negara maju dengan di negara Indonesia.

Strategi kedua  adalah menguatkan peran buruh sebagai satu element pilar demokrasi. Karena gerakan-gerakan buruh ini sebagai gerakan perubahan sosial. Gerakan untuk melawan ketidakadilan dan tidak meratanya kesejahteraan buruh. Namun demikian gerakan buruh ini seyogyanya mengikuti perkembangan dunia. Sehingga gerakan buruh tersebut mampu mengimbangi eskpansi kaum kapital.  Jika tidak mampu mengimbangi, maka buruh akan semakin tenggelam dalam kungkungan kapitalisme global.

Sumber : http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/836-gerakan-buruh-dan-kesejahteraan.html

"Gaji pak Widjo lebih gede daripada saya pak," ujar Jero Wacik dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2013).
Jero pun mengaku selama ia menjabat jadi Kepala SKK Migas selama dua bulan ia pernah merasakan gaji yang besar. Namun hal itu tak membuat Jero terus ingin menjabat sebagai Kepala plt SKK Migas.
"Saya merasakan gaji SKK Migas waktu saya jadi kepala plt SKK Migas dua bulan," ungkap Jero.
Jero pun menegaskan sebagai pejabat negara, ia tak ingin mencari kekuasaan. Karena hal tersebut Jero tak mau berlama-lama menjabat sebagai Kepala pelaksana tugas SKK Migas.
"Kelamaan nggak baik, indikator saya nggak nyari kekuasaan," ujar Jero.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/gaji-kepala-skk-migas-lebih-besar-daripada-menteri-115940059.html

"Kita masih perlu waktu. Saya kira ide itu bisa kita lakukan secara bertahap," kata Hatta saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional PAN di Jakarta Convention Centre, Sabtu, 24 Agustus 2013.

Ia juga menyatakan, salah satu biaya yang bisa dikurangi dari beban parpol adalah penyiapan sarana prasarana pemilu. Salah satu yang dinilai bisa ditanggung Negara adalah rekrutmen dan pembiayaan saksi selama proses pemungutan suara."Negara dapat menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," kata Hatta.

Para petugas ini nantinya akan mengumpulkan seluruh data dan laporan kepada negara dan diumumkan secara terbuka melalui sistem Teknologi Informatika. Pengurangan beban biaya saksi ini, menurut Hatta, cukup meringankan partai politik dan menyiapkan keikutsertaanya di pemilu."Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus."

Beberapa tokoh politik seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzukie Ali dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajriyanto Tohari sempat melontarkan wacana pembiayaan parpol melalui APBN. Kebijakan ini dinilai dapat memaksa parpol untuk transparan dan akuntabel sesuai ketentuan-ketentuan penggunaan keuangan negara, Undang-Undang tentang Keuangan negara.

Penggunaan uang negara juga memberikan konsekuensi lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dapat memeriksa sirkulasi keuangan Parpol. Hal ini dapat menekan adanya anggota parpol di parlemen atau lembaga pemerintahan untuk mencari dana melalui penyelewengan wewenang atau tindakan kejahatan korupsi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/08/24/078507096/Hatta-Setuju-Negara-Tanggung-Biaya-Politik-Partai

Medan, Aktual.co — Indonesia masih belum memenuhi kriteria negara demokrasi walaupun akan memasuki usia kemerdekaan ke-68.

Demikian dikatakan peneliti pusat penelitian politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada Antara di Jakarta, Senin (12/8) ketika ditanya tentang makna peringatan HUT RI ke-68.

"Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan," ujarnya.

Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan budaya, untuk mencapai negara demokrasi, tambahnya.

Menurut Ikrar, aspek ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik uang atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum.

"Rakyat dari negara demokrasi harus independen. Maka dari itu aspek ekonomi penting, untuk melihat perekonomian Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan per kapita, tapi juga harus melihat dari jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik," kata Ikrar.

Ikrar juga mengatakan aspek pendidikan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan. Arti dari negara demokrasi adalah negara dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, yang berarti masyarakat berpendidikan diperlukan untuk masa depan negara ini.

"Rata-rata lamanya anak Indonesia mendapat pendidikan itu 7,8 tahun, yang artinya sampai kelas 2 SMP. Pendidikan Indonesia kurang ditunjang," kata ikrar.

Untuk aspek budaya, menurut Ikrar, kebiasaan berdemokrasi di Indonesia masih rendah karena istilah democratic bargaining atau keadaan dimana dalam berdemokrasi dapat menang atau kalah belum dianut seluruh rakyat Indonesia.

"Masih ada kelompok yang jika tidak menang mereka rusuh atau menghancurkan sesuatu. Rakyat juga masih ada yang belum menerima orang dari etnik lain atau agama lain untuk menjadi pemimpin. Intinya masih ada cap-cap untuk etnik tertentu," katanya.

Padahal menurut Ikrar, semua orang Indonesia dari etnik dan agama apa pun memiliki kesempatan yang sama dalam politik.

"Demokrasi itu semuanya bisa diselesaikan dengan kata bukan senjata. Diplomasi, negosiasi, voting, itukan dengan kata, artinya dapat diselesaikan secara demokrasi," ujar Ikrar.


Sumber : Jakarta, Aktual.co — Indonesia masih belum memenuhi kriteria negara demokrasi walaupun akan memasuki usia kemerdekaan ke-68.

Demikian dikatakan peneliti pusat penelitian politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada Antara di Jakarta, Senin (12/8) ketika ditanya tentang makna peringatan HUT RI ke-68.

"Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan," ujarnya.

Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan budaya, untuk mencapai negara demokrasi, tambahnya.

Menurut Ikrar, aspek ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik uang atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum.

"Rakyat dari negara demokrasi harus independen. Maka dari itu aspek ekonomi penting, untuk melihat perekonomian Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan per kapita, tapi juga harus melihat dari jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik," kata Ikrar.

Ikrar juga mengatakan aspek pendidikan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan. Arti dari negara demokrasi adalah negara dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, yang berarti masyarakat berpendidikan diperlukan untuk masa depan negara ini.

"Rata-rata lamanya anak Indonesia mendapat pendidikan itu 7,8 tahun, yang artinya sampai kelas 2 SMP. Pendidikan Indonesia kurang ditunjang," kata ikrar.

Untuk aspek budaya, menurut Ikrar, kebiasaan berdemokrasi di Indonesia masih rendah karena istilah democratic bargaining atau keadaan dimana dalam berdemokrasi dapat menang atau kalah belum dianut seluruh rakyat Indonesia.

"Masih ada kelompok yang jika tidak menang mereka rusuh atau menghancurkan sesuatu. Rakyat juga masih ada yang belum menerima orang dari etnik lain atau agama lain untuk menjadi pemimpin. Intinya masih ada cap-cap untuk etnik tertentu," katanya.

Padahal menurut Ikrar, semua orang Indonesia dari etnik dan agama apa pun memiliki kesempatan yang sama dalam politik.

"Demokrasi itu semuanya bisa diselesaikan dengan kata bukan senjata. Diplomasi, negosiasi, voting, itukan dengan kata, artinya dapat diselesaikan secara demokrasi," ujar Ikrar.


Sumber :  http://www.aktual.co/politik/222724indonesia-belum-penuhi-kriteria-demokrasi

Medan, Aktual.co — Guru Besar Politik Universitas Indonesia Budiatna menilai Konvensi Partai Demokrat yang telah memasuki tahap pengumuman komite-nya merupakan bagian dari rekayasa politik pendulang elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu.

"Konvensi tersebut merupakan rekayasa Partai Demokrat yang memiliki tujuan utama meningkatkan citra dirinya. Setidaknya itu merupakan langkah ancang-ancang agar perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 tidak 'ambrol'," kata Budiatna saat dihubungi dari Jakarta, Senin (12/8).

Menurut dia Partai Demokrat membutuhkan langkah jitu untuk menaikkan elektabilitasnya termasuk melalui pengumuman anggota Komite Konvensi Partai Demokrat pada Minggu (11/8).

"Banyak figur yang kemungkinan akan digaet dengan syarat mereka populer karena bersih dari korupsi atau skandal-skandal lainnya. Dengan begitu, maka citra partai dan elektabilitas akan terangkat," kata dia.

Dia melanjutkan, mengenai hasil siapa yang nanti akan jadi capres PD itu merupakan rahasia dan hasilnya dapat direkayasa oleh mereka sendiri terutama nama capres yang disodorkan komite akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Tinggi PD.

Komite konvensi partai berkuasa itu terdiri dari 17 anggota diketuai oleh Muhammad Maftuh Basyuni, mantan Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama.

Sebanyak 16 anggota lainnya terdiri dari kombinasi figur internal dan eksternal PD.

Mereka dipersiapkan sebagai panitia konvensi untuk menyeleksi figur-figur yang tepat dalam mengangkat elektabilitas PD.

Budiatna mengatakan konvensi itu bisa memberikan peluang bagi figur ambisius tanpa partai.

"Konvensi itu bisa menjadi tempat bagi banyak figur yang berambisi mencalonkan diri sebagai calon presiden tapi tidak memiliki kendaraan atau gerbong politik," kata dia.

Beberapa nama itu seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD dan Jusuf Kalla.

Sebelumnya, pengamat politik Tjipta Lesmana menyoroti keinginan Mahfud MD yang ingin "nyapres".

"Mahfud MD itu seorang yang polos tapi ingin ikut konvensi. Dia sempat disarankan oleh beberapa pihak untuk tidak mengikuti konvensi itu," kata dia.


sumber : http://www.aktual.co/politik/222116konvensi-partai-demokrat-bagian-dari-rekayasa-politik

Jakarta, Aktual.co — Pemimpin Indonesia seharusnya meningkatkan rasa nasionalismenya dengan memberi kesempatan lebih besar kepada pengusaha lokal untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak sekadar menjadi pengimpor.

Demikian dikatakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8) sehubungan dengan peringatan HUT RI ke-68.

"Indonesia terbuai dengan pandangan bahwa kita akan menjadi negara dengan ekonomi peringkat 10 besar dunia, tetapi siapa yang akan menjadi tuan rumah di Indonesia?," ujarnya.

Ikrar mengatakan dengan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para pemimpin, maka upaya pengusaha yang melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri akan didukung oleh pemerintah. Dukungan juga dapat berasal dari bank-bank nasional yang memberi dana pinjaman bagi para pengusaha.

"Walaupun orang-orang mengatakan bahwa yang melakukan ekspansi bisnis adalah para pengusaha keturunan Tionghoa, mereka tetap orang Indonesia. Kita harus mendukung mereka sebagai orang Indonesia bukan sebagai orang keturunan karena mereka juga ikut memajukan negara kita," tambah Ikrar.

Kesenjangan golongan Ikrar mengatakan di negara dengan beragam budaya dan ras seperti Indonesia tidak boleh ada golongan tertentu yang merasa lebih dominan dibandingkan dengan golongan lain. Hal ini terasa di dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia dimana ada streotipe pemimpin harus bersuku Jawa dan beragama Islam.

Faktor agama masih menjadi isu penting bagi pemilih saat memilih pemimpin. Hasil survei LIPI menyebutkan faktor etnik bukan lagi menjadi pertimbangan utama pemilih tetapi faktor agama masih berpengaruh.

Di Amerika Serikat, menurut Ikrar, misalnya perlu waktu lama untuk adanya perubahan seperti hak perempuan untuk menjadi pemilih dan bagi warga keturunan Jepang di Amerika untuk tidak dicurigai sebagai mata-mata. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia yang masih terdapat dominasi kelompok tertentu.

Akhir-akhir ini banyak muncul pembangunan pemukiman bercorak agama, seperti perumahan khusus Muslim dan Kristiani. Hal tersebut menurut Ikrar dapat memicu terjadinya perpecahan antargolongan seperti yang sudah terjadi di Maluku.


Sumber : http://www.aktual.co/politik/223203pemimpin-indonesia-harus-tingkatkan-rasa-nasionalisme