Nazarudin Disarankan Bongkar Korupsi Pejabat Sebelum Pemilu

  MEDAN- Terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin disarankan segera mengungkap seluruh informasi yang dia miliki, terkait kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara sebelum Pemilu 2014.

"Sebaiknya Nazarudin menyampaikan keterlibatan para elit itu sebelum pemilu atau secepat mungkin. Jangan hanya menebar ancaman seperti menakut-nakuti orang," kata Direktur Political Communication Institute Heri Budianto kepada Okezone di Jakarta, Rabu (31/7/2013) malam.

Jika tidak segera diungkap, Heri khawatir hal itu akan menjadi bola liar dan akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, sebagai alat provokasi jelang Pemilu. Maka sebaiknya mantan Bendahara Umum Partai demokrat itu, segera membeberkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya yakin apabila Nazar punya bukti, maka akan didukung publik, namun jika tidak memiliki bukti cukup maka Nazar akan dinilai hanya omongan-omong saja," sambungnya.

Selain itu, apabila memang ada bukti-bukti kuat dari Nazar, maka jelas akan sangat membantu masyarakat luas. Karena ada kemungkinan para pejabat yang dimaksud Nazar adalah para caleg-caleg dan bahkan para kandidat presiden yang akan bertarung dalam pemilu yang akan datang.

"Apabila Nazar menyampaikan itu, maka kita semua yang akan memberikan suara pada pemilu akan sangat terbantu memilih calon yang bersih. Itu tentu, jika ada yang turut bertarung dalam pileg atau pilpres," tandasnya.

Sebelumnya, Nazar berkoar, demi rakyat Indonesia, dia bakal membuka semua proyek besar yang diketahuinya beraroma korupsi. Menurut Nazar, sebenarnya banyak pejabat yang selama ini mengaku-aku bersih padahal bergelimang kotoran korupsi.

Nazar mengklaim mendukung KPK menjerat pejabat-pejabat korup dengan menyerahkan data dan bukti proyek bernilai triliunan yang dikorup besar-besaran. Dia mengaku sudah membicarakan niat ini dengan tim pengacara pribadi.

 Sumber : http://news.okezone.com/read/2013/08/01/339/845557/nazarudin-disarankan-bongkar-korupsi-pejabat-sebelum-pemilu