Kelompok 1 TIK

Medan, Aktual.co — Indonesia masih belum memenuhi kriteria negara demokrasi walaupun akan memasuki usia kemerdekaan ke-68.

Demikian dikatakan peneliti pusat penelitian politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada Antara di Jakarta, Senin (12/8) ketika ditanya tentang makna peringatan HUT RI ke-68.

"Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan," ujarnya.

Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan budaya, untuk mencapai negara demokrasi, tambahnya.

Menurut Ikrar, aspek ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik uang atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum.

"Rakyat dari negara demokrasi harus independen. Maka dari itu aspek ekonomi penting, untuk melihat perekonomian Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan per kapita, tapi juga harus melihat dari jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik," kata Ikrar.

Ikrar juga mengatakan aspek pendidikan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan. Arti dari negara demokrasi adalah negara dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, yang berarti masyarakat berpendidikan diperlukan untuk masa depan negara ini.

"Rata-rata lamanya anak Indonesia mendapat pendidikan itu 7,8 tahun, yang artinya sampai kelas 2 SMP. Pendidikan Indonesia kurang ditunjang," kata ikrar.

Untuk aspek budaya, menurut Ikrar, kebiasaan berdemokrasi di Indonesia masih rendah karena istilah democratic bargaining atau keadaan dimana dalam berdemokrasi dapat menang atau kalah belum dianut seluruh rakyat Indonesia.

"Masih ada kelompok yang jika tidak menang mereka rusuh atau menghancurkan sesuatu. Rakyat juga masih ada yang belum menerima orang dari etnik lain atau agama lain untuk menjadi pemimpin. Intinya masih ada cap-cap untuk etnik tertentu," katanya.

Padahal menurut Ikrar, semua orang Indonesia dari etnik dan agama apa pun memiliki kesempatan yang sama dalam politik.

"Demokrasi itu semuanya bisa diselesaikan dengan kata bukan senjata. Diplomasi, negosiasi, voting, itukan dengan kata, artinya dapat diselesaikan secara demokrasi," ujar Ikrar.


Sumber : Jakarta, Aktual.co — Indonesia masih belum memenuhi kriteria negara demokrasi walaupun akan memasuki usia kemerdekaan ke-68.

Demikian dikatakan peneliti pusat penelitian politik (P2P), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada Antara di Jakarta, Senin (12/8) ketika ditanya tentang makna peringatan HUT RI ke-68.

"Untuk menjadi negara demokrasi harus meningkatkan tiga aspek, yakni mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga budaya. Kita belum sukses untuk menjadi negara demokrasi. Belum ada perubahan yang signifikan dan mendasar dari tahun ke tahun kemerdekaan," ujarnya.

Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan budaya, untuk mencapai negara demokrasi, tambahnya.

Menurut Ikrar, aspek ekonomi berhubungan dengan pembentukan negara demokrasi. Jika rakyat memiliki ekonomi yang baik, mereka akan memiliki sifat independen. Karena tidak terpengaruh politik uang atau kasus suap dari partai tertentu saat pemilihan umum.

"Rakyat dari negara demokrasi harus independen. Maka dari itu aspek ekonomi penting, untuk melihat perekonomian Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan per kapita, tapi juga harus melihat dari jumlah orang miskin di Indonesia. Untuk saat ini, uang masih berbicara di dunia politik," kata Ikrar.

Ikrar juga mengatakan aspek pendidikan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan. Arti dari negara demokrasi adalah negara dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, yang berarti masyarakat berpendidikan diperlukan untuk masa depan negara ini.

"Rata-rata lamanya anak Indonesia mendapat pendidikan itu 7,8 tahun, yang artinya sampai kelas 2 SMP. Pendidikan Indonesia kurang ditunjang," kata ikrar.

Untuk aspek budaya, menurut Ikrar, kebiasaan berdemokrasi di Indonesia masih rendah karena istilah democratic bargaining atau keadaan dimana dalam berdemokrasi dapat menang atau kalah belum dianut seluruh rakyat Indonesia.

"Masih ada kelompok yang jika tidak menang mereka rusuh atau menghancurkan sesuatu. Rakyat juga masih ada yang belum menerima orang dari etnik lain atau agama lain untuk menjadi pemimpin. Intinya masih ada cap-cap untuk etnik tertentu," katanya.

Padahal menurut Ikrar, semua orang Indonesia dari etnik dan agama apa pun memiliki kesempatan yang sama dalam politik.

"Demokrasi itu semuanya bisa diselesaikan dengan kata bukan senjata. Diplomasi, negosiasi, voting, itukan dengan kata, artinya dapat diselesaikan secara demokrasi," ujar Ikrar.


Sumber :  http://www.aktual.co/politik/222724indonesia-belum-penuhi-kriteria-demokrasi

Medan, Aktual.co — Guru Besar Politik Universitas Indonesia Budiatna menilai Konvensi Partai Demokrat yang telah memasuki tahap pengumuman komite-nya merupakan bagian dari rekayasa politik pendulang elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu.

"Konvensi tersebut merupakan rekayasa Partai Demokrat yang memiliki tujuan utama meningkatkan citra dirinya. Setidaknya itu merupakan langkah ancang-ancang agar perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 tidak 'ambrol'," kata Budiatna saat dihubungi dari Jakarta, Senin (12/8).

Menurut dia Partai Demokrat membutuhkan langkah jitu untuk menaikkan elektabilitasnya termasuk melalui pengumuman anggota Komite Konvensi Partai Demokrat pada Minggu (11/8).

"Banyak figur yang kemungkinan akan digaet dengan syarat mereka populer karena bersih dari korupsi atau skandal-skandal lainnya. Dengan begitu, maka citra partai dan elektabilitas akan terangkat," kata dia.

Dia melanjutkan, mengenai hasil siapa yang nanti akan jadi capres PD itu merupakan rahasia dan hasilnya dapat direkayasa oleh mereka sendiri terutama nama capres yang disodorkan komite akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Tinggi PD.

Komite konvensi partai berkuasa itu terdiri dari 17 anggota diketuai oleh Muhammad Maftuh Basyuni, mantan Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama.

Sebanyak 16 anggota lainnya terdiri dari kombinasi figur internal dan eksternal PD.

Mereka dipersiapkan sebagai panitia konvensi untuk menyeleksi figur-figur yang tepat dalam mengangkat elektabilitas PD.

Budiatna mengatakan konvensi itu bisa memberikan peluang bagi figur ambisius tanpa partai.

"Konvensi itu bisa menjadi tempat bagi banyak figur yang berambisi mencalonkan diri sebagai calon presiden tapi tidak memiliki kendaraan atau gerbong politik," kata dia.

Beberapa nama itu seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD dan Jusuf Kalla.

Sebelumnya, pengamat politik Tjipta Lesmana menyoroti keinginan Mahfud MD yang ingin "nyapres".

"Mahfud MD itu seorang yang polos tapi ingin ikut konvensi. Dia sempat disarankan oleh beberapa pihak untuk tidak mengikuti konvensi itu," kata dia.


sumber : http://www.aktual.co/politik/222116konvensi-partai-demokrat-bagian-dari-rekayasa-politik